PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Tinggi Pratama Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis 1 Juli 2021.

Adapun yang dilantik sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau oleh Gubri Syamsuar adalah Muhammad Firdaus menggantikan Sudarman.

Saat memberikan sambutan Gubri Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sudarman yang telah mengabdi yang sekian puluh tahun di Provinsi Riau dan tepat tanggal 1 Juli mengakhiri masa baktinya untuk provinsi Riau setelah menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau.

"Kami tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama bertugas di Pemerintah Provinsi Riau," kata Syamsuar.

Gubri Syamsuar menjelaskan bahwa dari catatan terakhir di masa tugasnya dapat menyelesaikan tugasnya terutama dengan permasalahan batas daerah kabupaten/kota se-Riau yang sebelumnya masih banyak kendala yang dihadapi.

"Alhamdulillah akhir dari masa tugas pak Sudarman ini dapat terselesaikan," ucapnya.

Ia juga berharap meskipun jabatan Sudarman telah berakhir, namun tetap berkenan memberikan masukan dan input baik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun pejabat yang baru sebagai bentuk pengabdian bangsa dan negara dan daerah Provinsi Riau.

"Pengabdian ini tiada akhirnya, selagi nyawa masih ada tentunya pengabdian ini bisa kita berikan untuk masyarakat dan Provinsi Riau tentunya memiliki nilai ibadahnya dan untuk daerah ini ada manfaatnya," ujar Syamsuar.

Ia juga mengucapkan selamat kepada Muhammad Firdaus yang telah resmi dilantik sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau.

"Tentunya pejabat yang baru sudah tau apa yang dikerjakan, sehingga tentunya kita harapkan hal-hal yang belum dikerjakan untuk segera ditindaklanjuti supaya dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Ia juga berharap progres semua kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN untuk dicek dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mcr)