Sebanyak 3000 honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tengah dilanda kegamangan, setelah pemerintah berencana untuk merumahkan sebagian dari mereka. Namun rencana tersebut tentu bakal sulit terealisasi, karena DPRD Kuansing menentang secara tegas rencana pengurangan honorer itu.

"Program kita di DPRD adalah untuk mengurangi pengangguran. Jadi, kalau ada pengurangan honorer tentu ini akan menambah pengangguran di daerah kita dan menimbulkan persoalan baru. Saya tidak setuju itu, dan kami akan back up mereka di DPRD," kata Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH kepada Riau Pos, Rabu (31/8).

Ketua DPRD Kuansing sangat menyesalkan adanya pernyataan pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing yang menyebutkan akan merumahkan sebanyak 1500 honorer. "Kami akan mempertanyakan itu kepada sekda, apakah itu pernyataan dari bupati atau tidak. Dan siapapun itu, kami tidak setuju honorer itu dirumahkan," katanya.

Dengan adanya rencana pemerintah merumahkan honorer, diakui Andi Putra, situasi di kalangan honorer sekarang menjadi kurang kondusif. Konsentrasi mereka untuk bekerja jadi terganggu, karena ada kegaduhan akan dirumahkan. "Jangan takut, kami akan back up honorer, silahkan bekerja," katanya.

Honorer yang ada ini, disarankan Ketua DPD II Golkar Kuansing kepada pemeerintah agar diberdayakan dan ditempatkan sesuai kemampuan.*







Sumber : Riaupos.co