Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 14 nopember 2016 kemaren dan di tuangkan dalam rapat Bamus DPRD serta di agendakan dalam sidang DPRD dalam mendengar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Kesepakatan Keuangan dan RAPBD P tahun 2016.

Sebagaimana kita maklumi bersama dalam pidato nota keuangan RAPBD P tahun 2016 Bupati Rohil tanggal 14 nopember yang lalu telah menjadi menurunan anggaran dari APBD P tahun 2016, terjadinya penurunan anggaran di sebabkan jeleknya trasfer daerah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak di sektor-sektor lainnya.

Penurunan pendapatan daerah berbagai sektor-sektor,untuk itu fraksi Golkar sangat prihatin dan memberi kawalan ketat atas penyusuann rancanagan APBD P di tahun 2016. Keprihatinan kami atas penurunan dari sektor transfer dan sektor lainya tidak dapat kami bayangkan bagaimana beberapa program sebelumnya anggaran dan akhirnya tidak dapat di realisasikan.

Bahkan beberapa program yang menjadi ujung tombak harus rela. Menurun fraksi golkar harus disikapi dengan menepatkan sesuai program visi dan misi pemerintah Rohil tahun 2011/2016 terwujudnya Rohil yang maju dan sejahtera di tahun 2016.

fraksi golkar tidak inggin adanya program-program penganggaran yang dapat penunjukan langsung jadi ini benar-benar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fraksi golkar beringginkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah tersebut adalah trasparan keefisienan akutabelitas dan bermanfaat untuk masyarakat umum.

fraksi golkar mengajak untuk mengoreksi kembali apakah penganggaran yang dilakukan selama ini sudah berpihak pada masyarakat atau kepentingan tertentu. Bahkan program-program yang kita tuangkan dalam APBD setiap tahunya kita cerminkan dalam azaz-azaz penyusunan rencana APBD dan rancangan perubahaan APBD. (Jul)