Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Hendra ST menilai Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) belum maksimal memberikan kontribusi Pendaptan Asli Daerah (PAD) bagi daerah. Karena itu akan dibentuk unit baru menempati posisi sebagai direksi.
 
"Saya tergabung dalam tim. Seleksinya dijadwalkan, Jumat (3/6/2016) bulan depan. para peserta (direksi-red) akan ditanya seputar visi dan misinya untuk membangun perusahaan daerah demi kesejahteraan masyarakat banyak. Namun begitu, calon usulan dari bupati sebagai pemilik hak progratif tetap menjadi pertimbangan," ungkap Hendra, Kamis (26/5), di Bagansiapiapi.
 
Menurutnya, PD SPR merupakan perusahaan milik pemerintah daerah Rokan Hilir yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengisian bahan bakar umum (SPBU-red). Namun sayangnya deviden (bagi hasil) keuntungan hanya tahun 2015 yang  bisa mereka bayarkan.
 
Dikatakan, perusahaan milik daerah yang dibangun tahun 2004 lalu, seharusnya sudah mampu mandiri tanpa campur tangan subsidi dana pemerintah daerah. Kenyataanya, perusahaan tersebut malah pernah mengajukan permohonan suntikan dana.
 
"Perda tentang ketentuan bagi hasil dan aturan lainya sudah ada. Untuk perusahaan bank pembangunan daerah pemerintah hanya menyertakan modal, seperti saham Riau Air Lines (RAL) sebesar Rp1 miliar dan saham di perusahaan migas Bumi Siak Pusako (BSP), "jelas Hendra.
 
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rohil ini juga mengatakan,dari hasil laporan pemerintah daerah, saham  pada RAL diusulkan untuk dihapus mengingat perusahaan penerbangan milik Pemprov Riau sudah bangkrut, dengan syarat menyertakan lampiran surat putusan pengadilan.
 
"Kalau tidak ada surat pengadilan yang menyatakan RAL bangkrut saham tetap harus ditagih. Sekedar informasi aset pemerintah daerah kabupaten Rohil yang berada diluar Rohil diperkirakan Rp9 miliar, "terang Hendra. (Jul)