Anggota DPRD Rokan Hilir H Bakhtiar SH meminta pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terkesan, sektor tersebut kurang optimal digarap selama ini sehingga pemasukan yang ada masih rendah.

"Jadi untuk peningkatan PAD dari PBB harus ditingkatkan lagi, hal ini diperlukan dukungan semua pihak untuk bisa menyebarluaskan pentingnya retribusi PBB bagi pembangunan di daerah," kata Bakhtiar, Jumat (19/2) di Bagansiapiapi.

Upaya yang menyeluruh mesti melibatkan unsur perangkat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pada tingkat kepenghuluan atau desa. Menurutnya unsur yang tak kalah penting untuk dapat membantu agar masyarakat tergugah secara sadar membayarkan PBB adalah perangkat di kepenghuluan karena setiap aparatur kepenghuluan bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan.

"Tidak ada salahnya jika ada pertemuan, kegiatan pemerintahan maupun kegiatan non formil kepada masyarakatnya diingatkan untuk membayar PBB sehingga tidak dianggap menjadi beban apalagi jumlah besaran biaya PBB yang bebankan hanya beberapa ribu saja setiap tahunnya," ujar Bakhtiar.

Jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik dirinya optimistis akan mampu mendongkrak peningkatan pendapatan bagi daerah sehingga bisa mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan pendapatan daerah dari dana perimbangan DBH. "Kita harus mampu meniru seperti di Bogor, di sana masyarakatnya memiliki kesadaran yang sangat baik untuk secara langsung membayar PBB. Bahkan wajib PBB tersebut antrian di loket-loket yang disediakan pemerintahnya, kesadaran seperti ini yang harus bisa kita contoh dan diterapkan di Rohil," ujar Bakhtiar.

Ia mengharapkan jangan sampai timbul persepsi dalam membayar pajak sebagai beban, mengingat setoran yang diberikan tujuannya untuk kepentingan masyarakat juga. Selain itu besaran yang dibebankan sangat kecil berdasarkan pada pertimbangan dari obyek pajak itu sendiri.

Legislator dari partai Hanura ini turut mengingatkan kepada dinas terkait Dispenda Rohil agar serius menjalankan pungutan PBB, seluruh petugas yang ada harus siap ke lapangan sesuai dengan kebutuhan. "Jangan malas memunggut ke masyarakat jika memang sifatnya harus, kan itu sudah tugas mereka apalagi tentunya bagi setiap teknis kegiatannya pasti ada biaya bagi petugas tersebut," ujar Bakhtiar.

Pentingnya pengarapan berbagai sektor yang ada dalam rangka meningkatkan PAD memang tengah didorong berbagai pihak termasuk kalangan DPRD, hal ini tidak terlepas dari kian rendahnya perolehan dana perimbangan DBH yang diterima daerah. Untuk anggaran 2016 ini, Rohil mengalami pemangkasan mencapai Rp800 miliar dari dana DBH. Hal ini memaksa setiap satker yang ada di lingkungan pemkab Rohil melakukan rasionalisasi anggaran, karena mesti memotong 20 sampai 42 persen kegiatan yang ada. (Jul)