Terjadinya krisis ekonomi berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Ini menjadi kekhawatiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil). Mereka meminta seluruh elemen masyarakat baik dari kalangan eksekutif maupun legistlatif harus memikirkan bagaimana mencari jalan agar jumlah pencari kerja di Kabupaten Rohil bisa diatasi

"Kemarin sudah kita data, hampir 1.500 orang karyawan sub kontraktor di PT. Chevron yang akan di PHK. Setengah persennya merupakan warga Rokan Hilir," kata Afrizal, anggota DPRD Rokan Hilir kepada GoRiau.com, Jumat (19/2/2016)

Akibat dari pemutusan itu, politisi Golkar ini mendorong pemerintah agar mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana untuk melatih lulusan sekolah menengah agar menjadi tenaga yang terampil

Menurutnya, tenaga kerja yang akan di PHK ditambah dengan lulusan sekolah jumlahnya akan membludak. Apalagi, lapangan kerja yang ada di Rokan Hilir tidak ada

Untuk mengatasi itu, seluruh lulusan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar agar mereka berkualitas untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah maupun dari luar negeri karena kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean

"Mau dibawa kemana lulusan kita ini. Jika tidak segera dicarikan solusinya, dari tahun ketahun jumlahnya akan menumpuk. Jika hanya mengharapkan bekerja sebagai honorer, rasanya tidak bisa tertampung lagi," ujarnya

Masalah lain yang perlu diperbaiki, kata Afrizal, membenahi sistem perizinan yang ada di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Dia meminta agar biaya perizinan harus jelas dan transparan untuk menghindari terjadinya pungutan liar yang akan merugikan pengusaha

"Tenaga terampil dan iklim investasi harus segera diperbaiki. Kita tidak mau lagi mendengar pungutan liar di KPT. Seluruh biaya perizinan di situ harus ditempel di dinding," tutupnya. (trc)