PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau membidangi pendapatan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) guna melihat langsung kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, dari Sidak tersebut diketahui bahwa PER memang mendapatkan laba bersih sekitar Rp1,5 Milyar. Namun, laba itu bukan dari kinerja, melainkan dari bunga deposito.

"Mereka dapat uangnya dari bunga deposito, kemudian ditambah pelepasan aktiva sebesar Rp138 juta. Ini kan bukan karena kinerja, andai kata kita tak punya deposite, berarti kita tidak ada laba," kata Politisi PPP ini, Kamis 17 Juni 2021.

Lebih parahnya, deposito sebesar Rp3,1 M ini diberikan kepada bank daerah lain, yakni Bank Banten. Semestinya, PER mendepositokan uang tersebut ke  Bank Riau Kepri (BRK), mengingat BRK adalah bank milik pemerintah daerah.

"PER ini mesti berpikir bagaimana membangun Riau, kita kan punya bank, kita harap tiga bulan deposito harus segera dialihkan ke BRK. Supaya uangnya bisa diputar BRK dan deviden BRK meningkat. Intinya, antar sesama BUMD harus saling mendukung," tuturnya.

Kemudian, Komisi III juga menyoroti kantor cabang PT PER di Pekanbaru yang 'menumpang' di kantor PT PER, namun mereka tidak membayar uang sewa, padahal secara manajemen mereka sudah terpisah.

"Harusnya dia bayar sewa, karena cabang di kabupaten kota lain bayar sewa. Mereka beralasan itu sudah berlangsung lama, nah yang begini kok tidak diubah," terangnya.

Lebih jauh, Husaimi juga menyayangkan kantor PT PER yang terlalu besar dan memakai tiga ruko, sehingga banyak ruang-ruang kosong. Seharusnya, manajemen bisa menyewakan ruangan tersebut dan menambah pendapatan untuk PT PER.

"Jam setengah sepuluh pagi kami kesana, sudah ada tulisan di depannya sedang istirahat, kemudian kami masuk, orang kosong, sementara kantor besar. Itu kan mubazir sampai 3 ruko. Lantai 2 dan lantai 3 banyak sekat tapi kosong. Manajemen harus mampu biar efisien dan laba bisa besar," pungkasnya. (Fd)