PEKANBARU — Penyediaan ambulance bagi pasien Covid-19 menjadi salah satu sarana prasarana mutlak. Apalagi bagi rumah sakit (RS). Dimana, baik RS milik pemerintah maupun swasta diminta agar bisa menyediakan ambulance khusus pasien COVID-19.
Namun kenyataannya, sampai saat ini masih ada RS yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Bahkan sampai menyebabkan jenazah pasien COVID-19 terlantar hingga lebih 6 jam.
Hal itu membuat Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho geram.
Kepada wartawan, ia bercerita bahwa pagi tadi, ia mendapat kabar ada salah satu jenazah yang meninggal karena COVID-19 tidak bisa dibawa pulang karena ambulans khusus pasien COVID-19 tidak disediakan pihak RS.
“Tadi saya dapat kabar, ada jenazah pasien COVID-19 yang tidak bisa dibawa dari pagi pukul 6.00 WIB, karena rumah sakit tempat dirawat tidak punya ambulance khusus pasien COVID-19,” ujar Agung, Rabu 16 Juni 2021.
Dikatakan dia, persoalan mobil jenazah COVID-19 memang sangat sering terjadi. Itu karena RS yang tidak menyediakan. Sehingga dalam persoalan ini harus ada peran serta pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Apakah itu nantinya disediakan Dinkes, RSUD atau bahkan sewa dari luar. Sehingga tidak menyebabkan antre.
“Jadi tidak perlu lagi menunggu lama di RS bisa sampai 10 jam baru ambulans datang. Ini kan sangat menyedihkan. Sudahlah keluarga sedih karena pasien tidak boleh di makamkan di kuburan umum, ambulans lama pula datang nya. Belum lagi resiko terjadi kerumunan di RS karena keluarga almarhum yang menunggu ambulance,” tambahnya.
“Berapalah ambulance jenazah itu, tak sesuai dengan penghasilan RS yang di dapat dari claim pasien COVID-19. Jangan kejam kali lah. Kami akan sidak RS yang tidak punya ambulance jenazah covid, sekalian pelayanan RS dan limbahnya juga kami akan sidak,” sambungnya.
Menurut dia, ketersediaan sarana prasarana seperti ambulans merupakan sesuatu yang mutlak oleh pihak RS. Apalagi pada situasi pandemi saat ini. Karena masih ada yang tidak menyediakan, pihaknya berjanji akan segera memanggil seluruh RS yang di Pekanbaru baik negeri maupun swasta.
“Kami akan panggil kembali seluruh RS. Kemaren kan sudah pernah kami panggil juga. Kami minta seluruh sarana prasarana itu dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, apa kendalanya? Sudah sepakat kemarin. Tapi ini masih saja terjadi. Berarti harus di evaluasi lagi,” pungkasnya. (Fd)
