PEKANBARU - Analis Ekonomi Riau DR. Edyanus Herman Halim, SE,MS. menilai kebijakan anggaran dan program pembangunan yang dilakukan Gubernur Syamsuar selama masa pandemi Covid-19 cukup terukur dan mampu menjaga momentum recovery (pemulihan) perekonomian Riau. 

Penilaian itu disampaikan Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung dan dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu kepada media, Selasa (21/12/2021) merespon sejumlah kritik yang dialamatkan kepada Gubernur  Syamsuar menjelang tiga tahun kepemimpinan orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning Riau ini.

Menurut Edyanus, menghadapi pandemi Covid 19 semua pemerintahan di berbagai negara menjadi “gelagapan”. Termasuk Indonesia dan bahkan Riau. "Bagaimana tidak, penyebaran virus yang demikian cepat dan belum ditemukannya vaksin dan obat ketika itu menyebabkan penanganannya mengandalkan pada pembatasan penularan melalui PPKM atau lockdown," urai putra Kuantan Singingi bergelar Datuk Bisai Urang Godang Limo Koto ini.

Konsekuensi dari kebijakan ini, ungkap Edyanus, adalah terhentinya dinamika ekonomi dan pemerintah harus memfokuskan segenap perhatiannya ke masalah tersebut. Anggaran yang semula diarahkan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan terpaksa di refocusing untuk penanganan Covid 19. 

"Jadi tidak bisa kita samakan penilaian prestasi gubernur sekarang dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Situasi yang dialami dan tingkat risikonya sangat berbeda," Ujar Edyanus.

Pada tahun 2020 silam, sebut Edyanus, akibat pandemi Covid 19 perekonomian Riau terkoreksi sangat tajam dan sempat menyentuh angka minus 1,12%. 

Sektor-sektor dinamis, terutama perdagangan dan jasa, perhotelan dan restoran sebagian besar terhenti aktivitasnya. Untungnya sektor pertanian dan industri pengolahan masih bisa bertahan. 

Melalui kebijakan anggaran dan program pembangunan yang dilakukan Gubri Syamsuar,  dampak lanjutan dari turunnya perekonomian itu tidak terlalu buruk dan dapat pulih kembali dengan cepat. 

"Tujuh sektor ekonomi Riau yang semula anjlok dengan pertumbuhan negatif kembali membaik dan tumbuh positif," sebut Mantan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi UNRI ini.

Pada triwulan ketiga tahun 2020 perekonomian Riau sudah menunjukkan adanya recovery dan puncaknya terjadi pada triwulan kedua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Riau sudah tumbuh positif 5,13% dan kembali pada posisi stabil sebagaimana yang terjadi sebelum pandemi Covid 19 pada tingkat pertumbuhan 4,10%. 

Keberhasilan menempatkan kembali perekonomian Riau pada track yang positif sebagaimana sebelum pandemi tidak bisa juga dilepaskan dari bagaimana kebijakan daerah menanggulangi dan mengatasi segala permasalahan yang ada. 

"Gubri nampaknya mampu menjaga gejolak yang terjadi untuk tidak membawa akibat yang lebih buruk dengan mengerahkan semua stakeholder untuk terlibat dan berpartisipasi. Terutama dinas instansi terkait yang didorong untuk bekerja optimal," ujar pengamat ekonomi Riau itu. 

Gerakan penanaman berbagai komoditas pangan yang digagas juga mampu menekan fluktuasi harga pangan yang selama ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap inflasi di Riau. 

Demikian juga upaya menjaga lalu-lintas barang, khususnya kebutuhan pokok walaupun dalam suasana yang sangat sulit telah mampu menahan gejolak peningkatan harga dan kelangkaan di lapangan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Hal lain yang cukup menggembirakan adalah data yang dilansir BPS yang menunjukkan adanya penurunan angka pengangguran terbuka dari 6,32 % pada posisi Agustus 2020 menjadi 4,42%. "Posisi ini merupakan posisi terbaik di antara seluruh provinsi yang ada di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu," bebernya. 

"Ini memberi bukti bahwa langkah-langkah dan kebijakan yang diambil Gubri dan jajarannya dalam bidang perekonomian di Riau relatif baik dan terukur," ungkap Edyanus yang juga Kepala Perpustakaan Universitas Riau itu.

Regulasi dan Kebijakan

Sebelumnya politisi senior dan mantan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar, MSi, juga bereaksi keras terhadap kritik beraroma tudingan sejumlah pihak terhadap kinerja Gubri Syamsuar yang mereka nilai buruk. 

Wan Abubakar menyebut para pengeritik Syamsuar berbicara tanpa data dan fakta yang komprehensif dalam menyampaikan pendapat maupun kritikannya. "Lihat fakta dan jangan asal bicara," lontar Wan Abubakar.

Kritik-kritik itu, sebut Wan Abubakar,  kebanyakan tidak punya dasar yang kuat dan lemah terhadap berbagai keberhasilan yang telah dicapai Gubernur Syamsuar sejak mulai memimpin Riau bersama Wagub Edy Natar Nasution pada 20 Februari 2019 lalu.

Saat ini, kata Wan Abubakar, berkat terobosan dan lobi-lobi yang telah dilakukan Gubernur Syamsuar termasuk berkolaborasi dengan seluruh provinsi penghasil sawit di Indonesia, tidak berapa lama lagi Riau akan memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, di samping DBH Migas. 

"Apa ini bukan sebuah kemajuan yang luar biasa di masa Pak Syamsuar?" kata Wan Abubakar balik bertanya.

Kalau ditinjau dari sisi fisik semata, memang Gubri Syamsuar belum nampak membangun jembatan, pelabuhan atau gedung. "Karena beliau lebih banyak kepada penataan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang justru sangat menguntungkan bagi masyarakat Riau," ungkap Wan Abubakar.

Mulai dari memperjuangkan RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD), yang menjadi payung hukum bagi DBH Sawit hingga Kebijakan serta Penerapan Participating Interest (PI) 10% Pengelolaan Hulu Migas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau di Blok Rokan yang kini dikelola Pertamina Hulu Rokan. (Fd)

Sumber: matapers.com